Wednesday, April 30, 2014

Banking on hunger

The UK’s newspapers are notorious for the high levels of political bias in their reporting. This makes them rather unreliable sources for those of us who are trying to get objective information and facts about the happenings in one of the world’s richest countries, but it also means that they can provide a useful cultural barometer of the feelings of the population, especially in these days when the public can easily respond to what they read using social media tools like Twitter.
A good example of this comes from a story this weekend in the Mail on Sunday, the sister paper of the famously right wing and vacuous Daily Mail – which, astonishingly enough, has built the most popular newspaper website on the internet through a mix of extreme politics, shock stories, and paparazzi pictures of celebrities. The Mail on Sunday sent investigative reporters to some of the UK’s food banks – charities that hand out free food to the  unemployed and unfortunate, the exploited and oppressed who have been left jobless and penniless by the ongoing recession that has affected countries across Europe.
These reporters told the food banks that they were unemployed, and lied about their situation to make themselves sound desperate and hungry. The food banks ran the few basic ID checks that they usually do, and then handed over some small food parcels. According to the Mail on Sunday, this is an outrage, and demonstrates that the recent figures that suggest that one million British people have had to use food banks in the past year are false. Many of the people using the food banks, they claimed, will just be ‘scroungers’ and chancers who are only looking for a free meal, just like the reporters were.
The response on Twitter and other social media has been primarily one of anger. People have pointed out the obvious logical flaw that just because people who work for the Mail on Sunday are willing to tell barefaced lies in exchange for food, it doesn’t mean the rest of us would do the same. But others have pointed out that even if there is a grain of truth to the story, it doesn’t actually matter. If even 20% of the food bank recipients are fake, that still leaves 800,000 people going hungry and requiring additional food packages just to get by. Many of these will be children. That figure, while not as symbolic as the one million mark that is often used, should still be a source of national shame in one of the richest countries in the world.
The UK continues to have one of the world’s highest GDPs, one of its most glittering and expensive cities in London, and has an elite class of businessmen, bankers, and politicians who are making huge amounts of money even in these times that are so tough for the ordinary man on the street. These rich elites have long encouraged an ideology in which people see those who need help as somehow unworthy of it – they’re not trying hard enough, or they don’t really want to work, they just want people to give them money for free. No mention of the fact that wages have stagnated for the majority of the population, or that jobs are not available, or that many recent graduates have the added burden of debt to deal with. Simply a ‘winner takes all’ capitalist philosophy which encourages the poor to tread on each other to get ahead.
It’s this kind of ideology that the Mail on Sunday was promoting with their food bank article. Luckily, the reaction against it, and the understanding that the need for food banks is the real problem, rather than the exact numbers of people using them, suggests that an increasing number of people might be waking up to the emptiness of this ideology. We must hope that this is the start of an increased class consciousness and a fightback against a political elite that has long scapegoated the very people it is keeping poor.

Britain food banks, British people, capitalist philosophy, class consciousness, Daily Mail, donations surge, elite class of businessmen, extreme politics, food bank charity, food bank recipients, food banks, food parcels, give money for free, hand out free food, ID checks, investigative reporters, left jobless, Mail on Sunday, majority of the population, newspaper website, objective information, paparazzi pictures of celebrities, political bias, political elite, requiring additional food packages, rich elites, right wing, shock stories, social media tools, source of national shame, tell barefaced lies, Twitter, unreliable sources, world's highest GDP

Sunday, April 27, 2014


全球的食品体系已被破坏,只要花点儿时间,所有人都能发现这一点。即使对一个漫不经心的观察者来说,这也是显而易见的事儿,主要原因在于,每年的农业产出要养活全球人口实际上是绰绰有余的——全世界却有数亿人口仍在忍饥挨饿。这本应是我们所有人挂在嘴边、予以表达的愤怒,却在大多数时候被扫在了地毯下,不为我们中有食物可吃的幸运儿所知晓。不过,联合国已开始注意到了这一问题,其指派的食品权特别报告员 Olivier de Schutter 近期也就此发布了一份详细报告。





原文于 49,

[ 全球食品体系, 每年的农业产出, 养活全球人口, 联合国, Olivier de Schutter, Ana Shell ]

Tuesday, April 22, 2014

Imaginasi Tak Kreatif Mengarah pada Pengeboran Minyak Lagi

Beberapa tahun yang lalu, proyek Yasuni milik pemerintah Ekuador menjadi perbincangan dari para aktivis anti minyak bumi dan perubahan iklim di Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen. Idenya sederhana, ada cadangan minyak yang amat besar di bawah taman nasional Yasuni yang kaya dengan keanekaragaman hayati di Ekuador. Biasanya bagi negara miskin seperti Ekuador, ada dorongan ekonomi yang kuat untuk mengabaikan kekhawatiran akan lingkungan dan melakukan pengeboran minyak. Namun, Ekuador memberi pilihan kepada komunitas internasional untuk mengubah situasinya dengan memberi kompensasi kepada negara tersebut untuk membiarkan minyak yang ada dan mempertahankan keindahan alam di sana. Jika nilai kompensasi yang ditawarkan cukup besar, Ekuador akan menjadi negara pertama yang menolak melakukan pengeboran minyak mereka sendiri.

Hal tersebut adalah ide yang bagus mengingat hal itu berkaitan langsung dengan isu utama yang dibahas pada pertemuan perubahan iklim, yaitu isu tentang keadilan. Negara-negara kaya yang kini mengimbau negara-negara berkembang untuk memangkas emisi mereka adalah negara-negara yang telah terlebih dahulu menjadi penyumbang utama emisi di atmosfer kita - dalam kebanyakan kasus, alasan utama negara-negara ini tidak melakukan pengeboran minyak lagi adalah karena cadangan minyak mereka telah habis. Proyek Yasuni dapat mengatasi isu ini dengan memberi Ekuador sebuah insentif ekonomi untuk melakukan tindakan yang benar. Proyek ini memberi Ekuador manfaat dari pengeboran minyak tanpa efek polusi dan sedikit memperkecil jarak antara negara kaya dan miskin. Norwegia, negara yang kaya karena pengeboran minyak, adalah negara kaya pertama yang menawarkan uang kompensasi.

Sayang pada akhirnya, proyek ini terlalu muluk untuk menjadi kenyataan. Pengeboran minyak di taman nasional Yasuni telah dijadwalkan, meski adanya protes dari seluruh dunia dan masyarakat Ekuador. Meski oleh beberapa pihak disebut sebagai menghianati kepercayaan, ternyata pemerintah Ekuador tengah berdiskusi dengan perusahaan minyak asal Tiongkok berkaitan dengan pengeboran minyak, di saat mereka mempromosikan proyek Yasuni pada pertemuan perubahan iklim.

Namun pengkhianatan dan kegagalan bukanlah kesalahan di pihak pemerintah Ekudor. Sebenarnya, hal ini adalah kegagalan di pihak komunitas internasional dan negara-negara kaya untuk membantu Ekuador melindungi taman nasional mereka. Uang kompensasi tidak dibayarkan, dan perekonomian dunia kapitalis kita memaksa Ekuador untuk melakukan pengeboran minyak demi kemajuan ekonomi mereka. Faktanya, dengan tidak membayarkan uang kompensasi, negara-negara kaya seolah membenarkan tindakan Ekuador yang bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan asal China. Hal ini tidak memperlihatkan kurangnya kepercayaan dari Ekuador, melainkan mereka tidak percaya negara-negara lain akan membantu. Dan terbukti, kalau mereka memang benar.

Kini adalah waktunya bagi negara-negara kaya untuk menyadari bahwa jika dunia harus mengubah sistem energi yang bergantung pada minyak, maka mereka yang telah menggunakan bahan bakar fosil lebih lama harus berada di garis depan. Meminta dan berharap negara-negara yang lebih kecil dengan sumber daya yang terbatas untuk memulainya tidak akan berhasil. Hal ini hanya memperparah ketidakadilan global yang kita semua alami. Kita semua perlu bertindak untuk mengubah kebiasaan kita dan menjauh dari penggunaan minyak. Namun, atas nama demi keadilan dan kesetaraan, negara-negara kaya harus memberi contoh. Kini saatnya bagi negara-negara kaya untuk berhenti berlambat-lambat dan sebaliknya bertindak daripada hanya berbicara.

Diterjemahkan dari Bahasa Inggris, artikel asli di publikasikan tanggal di 19.03.2014:

[ proyek Yasuni, pemerintah Ekuador, Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen, taman nasional Yasuni, kekhawatiran akan lingkungan, melakukan pengeboran minyak, Pengeboran minyak di taman nasional Yasuni ]

Sunday, April 20, 2014

The death of Detroit

The city of Detroit has been seen as many things to many people. A city is such a huge and unknowable entity that every view we take can only be partial, colored by our own political perspective and background. Some of the lenses that have been used to view the wreckage and ruin of modern Detroit: to many on the right, it is a symbol of a town with too many unions, and an example of how those unions destroy the jobs they are meant to protect by making things too difficult for the capitalist class. Others from the same side of the political spectrum argue that the Democrats who led Detroit taxed the people too highly and spent too much money on public services and welfare. Those with a more extreme viewpoint take a racist approach – they say that Detroit’s problems stem from the fact that it is majority black, and that black people should not be allowed or expected to govern themselves properly.
Those of us on the left would not agree with any of those viewpoints, but it’s impossible for us not to see that Detroit has problems. The population has fallen by 25% in the last decade, grand old buildings like Michigan Central Station lie in ruins, and in 2013 Detroit became the largest city in the history of the US to file for bankruptcy. The unemployment rate is by far the worst in any of the 50 biggest cities in the country, at over 23%. In some areas that have been abandoned and destroyed by gangs, broken down and boarded up houses are selling for a dollar.
The problem is that these suburban areas are in a different jurisdiction from Detroit proper. The suburbs pay tax to themselves, while the large city of Detroit is left to run itself with an increasingly small amount of tax money – as most of the people that have stayed in the city, by choice or because they had nowhere else to go, are too poor to pay anything. The result is a police force that cannot handle the criminals, a city that cannot repair crumbling infrastructure, and a vicious circle of poverty that the remaining inhabitants find it increasingly hard to climb out of.So what is the cause of this decline, if we don’t accept the right wing narrative? We could instead argue that Detroit is a victim of suburbanization and the ‘white flight’ phenomenon. The suburban communities around Detroit are, perhaps surprisingly, very wealthy indeed. These suburbs became very popular in the late 1960s due to a number of factors. The increasing wealth of the white population in post-war America allowed them to be attracted to the ‘American Dream’ of owning a big house in the ‘burbs with a lawn and space for two cars. At the same time, race riots in 1967 and the growing power and militancy of the unions scared those same rich white people into making a decision – they chose to leave behind urban living and move out to the suburbs.
A similar story has been repeated on a smaller scale throughout the country, with rich whites abandoning inner cities in favour of bland suburbs where they can live exclusively with their own kind. Meanwhile, urban areas fall apart with no federal or state support to boost their meagre tax income. Detroit is merely the most extreme example. The suburbanization of America – a philosophy which is increasingly spreading to other parts of the world – needs to be discouraged as much as possible. Suburbs are a sign of segregation (between the rich and the poor, and the white and the black), a sign of environmental destruction, a sign of cultural uniformity – and a sign of economic distress for the inner city areas in which the poor and the exploited primarily live. The death of Detroit is a byproduct of the American dream of suburban living, and clearly shows us what happens to those who cannot afford that dream.

American dream, areas destroyed by gangs, capitalist class, cultural uniformity, Detroit proper, economic distress, environmental destruction, file for bankruptcy, growing power, handle the criminals, in different jurisdiction, increasing wealth, inner city areas, making a decision, meagre tax income, Michigan Central Station, move out to suburbs, pay tax, police force, political perspective, political spectrum argue, population has fallen, post-war America, public services, race riots, racist approach, repair crumbling infrastructure, right wing narrative, segregation, state support, suburban areas, suburban communities, suburbanization of America, unemployment rate, urban living, vicious circle of poverty, victim of suburbanization, welfare, white flight phenomenon, white population, wreckage of modern Detroit

Tuesday, April 15, 2014







原文于 3月9,

田纳西州, 为工会而斗争, 一家大众汽, 车制作厂, 沃尔玛, 麦当劳都, Volkswagen, Warmart, McDonalds

Sunday, April 13, 2014

Tuntutan Keadilan Di Masa Lalu, Menjadi Sorotan Kembali

Topik perbincangan yang hangat hari ini (setidaknya di antara teman-teman saya) adalah tentang keadilan demi iklim. Pendek kata, ini berarti ada beberapa negara yang memiliki tanggung jawab atas sejumlah besar polusi yang mereka hasilkan di masa lalu. Sementara negara lain memerlukan bantuan untuk mengatasi dampak polusi tersebut, sambil memastikan mereka tidak menciptakan polusi dalam jumlah besar yang sama. Oleh karena itu, negara-negara dengan tanggung jawab di masa lampau sepatutnya membantu negara-negara lain. Hal ini memang mudah di ucapkan, namun cukup sulit untuk dilaksanakan.

Hal ini mengingatkan akan sebuah isu serupa yang baru-baru ini menjadi sorotan berita - yaitu memperbaiki dampak yang timbul akibat perbudakan. Dampak akibat perdagangan budak dari Afrika ke Amerika Utara dan wilayah Karibia masih dirasakan bahkan hingga hari ini meskipun 150 tahun telah berlalu sejak perang sipil Amerika mengakhiri perbudakan di negara tersebut (jangka waktu yang lebih lama telah berlalu sejak perbudakan dihentikan di bagian lain bumi ini). Kita masih melihat kemiskinan dan diskriminasi yang di alami oleh warga kulit hitam di Amerika Serikat. Ekonomi berbasis sumber daya di Karibia yang menyebabkan warga di sana tetap miskin. Serta konfilk dan problem di wilayah Afrika Barat, tempat asal para budak.

Saat isu-isu ini diangkat, negara-negara barat cenderung berupaya untuk mengelak dan mengabaikan mereka yang mengajukan pertanyaan tersebut. Mereka takut jika mengakui kesalahan dalam perdagangan budak, maka mereka diharapkan untuk membayarkan kompensasi milyaran dolar untuk kerusakan yang di timbulkan perbudakan selama abad yang lampau. Meski pun mereka seharusnya membayar kompensasi tersebut, mereka akan mengelak dengan alasan membayarkan sejumlah besar uang tersebut kepada suatu negara yang sarat dengan konflik dan korupsi bukanlah solusi terbaik mengingat hal itu hanya akan menambah dana di rekening bank Swiss rahasia milik beberapa orang.

Namun, sebuah rencana yang baru-baru ini di umumkan oleh beberapa negara di Karibia menyediakan solusi yang lebih tepat untuk isu perbaikan. Sebaliknya dari meminta uang secara langsung, mereka meminta negara-negara Eropa untuk membantu dalam bentuk perawatan medis dan pendidikan di sana. Mereka juga diminta untuk membantu membentuk hubungan budaya dan politik antar negara-negara Karibia dengan Afrika Barat yang merupakan tempat asal kebanyakan warga mereka.  

Semoga rencana ini dapat lebih mudah diwujudkan di bandingkan dengan permintaan uang di masa lalu, dan negara-negara Eropa dapat membantu agar rencana ini terlaksana. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi masyarakat yang telah tertindas dan tereksploitasi sepanjang sejarah dan juga menyediakan preseden tentang cara mengatasi hal ini pada masa mendatang. Sebaliknya dari pada terobsesi dengan angka dan uang, kita dapat lebih berfokus pada kerja sama untuk menyediakan keahlian dan sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat miskin untuk dapat melampaui krisis iklim - entah itu kemampuan untuk membuat panel surya sendiri atau cara membangun rumah yang dapat bertahan terhadap perubahan ketinggian air atau yang lainnya. Memang, hal ini memerlukan koordinasi besar-besaran dan menghabiskan biaya. Namun jika untuk topik tentang perbudakan saja dapat disepakati oleh kita semua, maka kita pasti mampu melakukannya untuk masalah lingkungan mengingat hal tersebut memengaruhi kita semua.

Diterjemahkan dari Bahasa Inggris, artikel asli di publikasikan tanggal di 30.03.2014:

perdagangan budak, perang sipil Amerika, kemiskinan dan diskriminasi, Ekonomi berbasis sumber, perawatan medis, Ana Shell ]

Wednesday, April 9, 2014

The global food system – A madness that needs to end

Our global food system is broken, and anyone who takes the time to look at it can see this. The main thing that makes it obvious to even a casual observer is that we actually have more than enough agricultural output each year to feed the entire world – and yet hundreds of millions of people across the globe continue to be hungry. It should be an outrage on all of our lips, but it’s actually mostly swept under the carpet and ignored by those of us who are fortunate enough to have food on our plates. However, the UN has started to take notice, with the special rapporteur on the right to food, Olivier de Schutter recently releasing a very detailed report on the matter.
Let’s take a look at some of the biggest problems with the system. Perhaps worst of all, poor countries are forced to grow food not to feed their own people but to pay off their debts. Because of the debts incurred by countries in Africa and Latin America during the 20th century – mostly money given by exploitative banks to corrupt dictators – developing nations need to get their hands on as much foreign currency as they possibly can, just to keep paying off the interest and avoid defaulting. This means they end up producing flowers, coffee, cocoa, and, particularly in the case of Latin America, meat and soybeans. These products have no nutritional value for the average hungry citizen, or, in the case of meat, are totally unaffordable to locals. They are all shipped out to the richer countries at low prices in attempt to pay off debts that should be cancelled anyway, and take up valuable agricultural land that could be used to grow edible crops for local people.
Meanwhile, the rich world has its own farmers, who produce wheat and other grains and animal products primarily, as well as some oil crops and soy beans. Due to the higher living cost in these countries, much of this produce would be very expensive – but the rich nations pay subsidies to the farmers to help them keep the cost down. So the taxes of ordinary people are given to the (usually rich) landowners in these countries to perform a service that is completely inefficient. In fact, the subsidies actually make the process even less efficient, as the farmers are encouraged to produce too much – there are so-called mountains of butter and lakes of milk going to waste in Europe because there is simply too much of it for people to eat. We could give it to the poor in other countries – but, of course, they can’t afford it, so we’d rather let it rot.
All of that is ridiculous enough, but our food system is also accelerating climate change. Industrial agriculture damages the environment through its intensive use of pesticides and artificial fertilizers; the raising of cattle for beef and milk contributes to greenhouse gases through the production of methane; and the transport of food all over the world, as opposed to encouraging people to eat food that is locally produced, requires a huge use of carbon-spewing fuel.
As an alternative, the UN’s special rapporteur is going to be encouraging small scale farms that focus on diverse crops and food sources, rather than singular cash crops; environmentally production methods that don’t rely on chemicals; and end to biofuel targets (an increasing amount of the crops we grow around the world are simply added to gasoline to make it ‘greener’); and an end to food waste in the rich nations. All of these are good steps, but it will take strong action from the UN if we are to implement them. After all, the current global food system may seem crazy, but it continues to operate in this way for a good reason – because some people make a lot of money from it. Those people will resist change for as long as they can, even if the current system hurts and exploits the poor – it will take a concerted effort from all of us to support the UN in bringing about something more sustainable and more just.

accelerating climate change, agricultural land, agricultural output, ana shell, animal products, artificial fertilizers, avoid defaulting, biofuel targets, carbon-spewing fuel, corrupt dictators, current system, damage environment, developing nations, diverse crops, environmentally production methods, exploit the poor, exploitative banks, food sources, food waste, foreign currency, global food system, greenhouse gases, grow edible crops, hungry citizen, industrial agriculture, inefficient service, intensive use of pesticides, locally produced food, low prices, nutritional value, oil crops, Olivier de Schutter, pay off their debts, pay subsidies, poor countries, production of methane, rich nations, richer countries, singular cash crops, small scale farms, soy beans, the higher living cost, totally unaffordable, UN's special rapporteur

Sunday, April 6, 2014







原文于 319,

[ 哥本哈根气候变化会议,厄瓜多尔政府提出, 亚苏尼项目, 反石油积极分子, 厄瓜多尔国家公园, Yasuni project, 能源系统, Ana Shell ]

Tuesday, April 1, 2014

Memperjuangkan Serikat Buruh di Tennessee

Beberapa minggu lalu, sebuah pabrik manufaktur Volkswagen di Tennessee melakukan pemungutan suara untuk menentukan jika para pekerja akan berafiliasi dengan serikat buruh atau tidak.  Sebenarnya ini adalah prosedur standar yang biasa dilakukan di seluruh industri di dunia.  Hasil pemungutan suara yang ketat menetapkan, setidaknya untuk sekarang, bahwa pabrik tersebut tidak menjadi anggota serikat buruh. Meski kejadian ini terlihat normal, namun hasil pemungutan suara tersebut menjadi perbincangan di seluruh Amerika.

Seorang senator Republikan dituduh memengaruhi pemungutan suara dengan menakut-nakuti para pekerja bahwa mereka akan membahayakan negara bagian Tennessee, dan mengambil potensi lapangan pekerjaan bagi teman-teman dan keluarga mereka.  Sang senator berpendapat bahwa jika Volkswagen menjadi bagian dari serikat buruh, pengusaha lain akan menghindari Tennessee saat menentukan lokasi pabrik manufaktur pilihan mereka akan jatuh pada negara bagian lain yang tidak berafiliasi dengan serikat buruh (seperti beberapa negara bagian di wilayah barat dan timur yang tetap tidak berafiliasi dengan serikat buruh).  Lebih lanjut, mereka juga berpendapat bahwa jika para pekerja menjadi anggota serikat buruh, pemerintah negara bagian tak lagi memberi subsidi kepada Volkswagen sebagai dukungan menempatkan fasilitas produksi di Tennessee pada dasarnya mencoba mewujudkan ramalan mereka menjadi kenyataan dengan mendorong VW merelokasi pabriknya.

Situasi anti serikat buruh seperti ini tetap meluas di Amerika Serikat.  Padahal perusahaan-perusahaan asal Jerman seperti Volkswagen memiliki budaya yang kuat dalam keterlibatan dengan serikat buruh, setidaknya di Jerman, karena adanya kepercayaan yang kuat akan kerja sama, asas saling menguntungkan, dan kebutuhan bekerja sebagai sebuah masyarakat.  Sebaliknya, di Amerika Serikat ideologi anti serikat buruh meluas, dan banyak perusahaan yang mengancam untuk meninggalkan wilayah tertentu jika serikat buruh dibentuk tanpa adanya reaksi dari para politisi atau pemerintah.

Walmart dan McDonalds adalah perusahaan loyalis anti serikat buruh. Walmart bahkan mengamati dengan ketat para karyawan dan akan segera menindak jika terdengar adanya kegiatan yang mengarah pada pengorganisasian buruh sebuah catatan kepada manajemen toko yang berisi sikap anti serikat buruh  baru-baru ini bocor ke publik. Sejak ditandatanganinya perjanjian NAFTA pada tahun 1994, kini semakin mudah bagi perusahaan-perusahaan untuk menutup proses manufaktur mereka dan memindahkannya ke selatan dekat perbatasan Meksiko, tempat upah buruh dibayar lebih murah dan mudah didayagunakan karena tingginya tingkat kemiskinan.

Memang, serikat buruh juga punya kesalahan. Namun serikat buruh telah lama menjadi cara tradisional yang digunakan oleh kelas pekerja dan mereka yang miskin untuk menuntut serta memenangkan hak asasi serta kebebasan dari para pemilik kapitalis yang menindas. Jadi bisa dimengerti alasan perusahaan kapitalis besar seperti Walmart yang ingin menghancurkannya.  Bagaimanapun, para politisi seharusnya membela masyarakat yang diwakilinya, bukannya malah mendukung korporasi anti serikat buruh, seperti yang dilakukan oleh senator Republikan asal Tennessee.  Sayangnya, politisi saat ini lebih memilih uang dan rekan-rekan korporatnya daripada membela yang miskin dan kelas pekerja. Inilah waktunya bagi kelas pekerja di negara bagian wilayah selatan untuk sadar dan memilih wakil rakyat yang berbeda.

Diterjemahkan dari Bahasa Inggris, artikel asli di publikasikan tanggal di 09.03.14:

pabrik manufaktur, Volkswagen di Tennessee, Seorang senator Republikan, Walmart, McDonalds, NAFTA, Memang, serikat buruh juga punya kesalahan, kelas pekerja ]